Prita Mulyasari Mengeluhkan Layanan Malah Ditahan, Ironis

Sebuah tindakan hukum yang berlebihan, jika seorang ibu rumahtangga Prita Mulyasari yang mengeluhkan layanan RS Omni Internasional, melalui internet justru harus mendekam di LP Tanggerang. Keluhan masyarakat seharusnya menjadi masukan pihak RS untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dalam pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga aparat hukum, mustinya bisa besikap obyektif dan adil, dalam mendudukan masalah ini secara hukum.

Upaya Dewan Pers untuk mengunjungi Prita Mulyasari (32) di LP dan mengklarifikasi kasus yang membuat Prita ditahan, harus kita dukung sepenuhnya."Rombongan dipimpin Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara ke LP Tangerang. Kami menyampaikan simpati karena Prita mendapati kesulitan karena dituntut RS Omni menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sedangkan dia hanya menyatakan pendapatnya," ujar anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi.

Rombongan Dewan Pers akan mengunjungi Prita hari Rabu (3/6/2009) ini pukul 11.00 WIB. Selanjutnya Dewan Pers akan mencoba mencari kebenaran dari kasus Prita ini. Dewan Pers turun tangan karena Prita menyatakan pendapatnya melalui media elektronik, yang diatur dalam UU Pers.

Dijelaskannya, UU Pers pasal 1 ayat 1 mengatakan pers adalah wahana sosial yang mencakup menyampaikan berita, mencari, mengolah, mengumpulkan, menyimpan berita baik secara elektronik, cetak dan media lain yang tersedia. Media lain termasuk internet.

"Kita sudah menelepon suami Prita kemarin. Mungkin kita juga akan berencana memanggil RS Omni," jelas Alamudi. Selain itu Dewan Pers juga berencana bertemu Jaksa Agung dan Menkominfo.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif LSM Indonesia Legal Resources Center (ILRC), Uli Parulian Sihombing, mengatakan, pemidanaan kasus pencemaran nama baik yang dilancarkan RS Omni Internasional terhadap Prita Mulyasari (32) sangat berlebihan. "Sangat berlebihan bila sampai harus dipidanakan," kata Uli.

Menurut Uli, penyampaian keluhan dari Prita terhadap pelayanan RS Omni Internasional seharusnya merupakan bagian dari kebebasan dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat.

Sedangkan perihal kebebasan tersebut, ujar dia, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik antara lain menetapkan hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19).

Selain itu, Uli berpendapat bahwa Prita yang dijerat secara pidana dengan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan sukar dibuktikan oleh pihak pengadilan. "Pengadilan harus benar-benar bisa membuktikan bahwa Prita memiliki unsur kesengajaan untuk mempunyai niat yang jahat terhadap pihak yang dirugikan," katanya.

Sebelumnya, seorang ibu rumah tangga, Prita Mulyasari, telah menjalani penahanan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tangerang di LP Perempuan Tangerang sejak 13 Mei 2009 terkait dengan gugatan pencemaran nama baik yang dilancarkan RS Omni Internasional.

Kasus pencemaran nama baik tersebut berawal ketika Prita menuliskan keluhannya dalam email atau surat elektronik tentang pelayanan RS Omni. Namun, isi dari surat elektronik tersebut tersebar hingga ke sejumlah milis sehingga membuat RS Omni mengambil langkah hukum.

Dalam gugatan perdata, Pengadilan Negeri Tangerang memenangi pihak RS Omni Internasional sehingga Prita menyatakan banding.

Sedangkan dalam gugatan pidana yang akan mulai digelar di PN Tangerang sejak Kamis (4/6), Prita terancam hukuman enam tahun penjara dan denda sebanyak Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 UU ITE.

Sementara itu, dukungan terhadap Prita juga dibuat oleh para blogger antara lain di dunia maya, tepatnya pada sebuah laman jejaring sosial, Facebook. Mari kita berjuang bebaskan Prita...!

Buku Menarik: HUDA, Bidadari Cinta Kami

Buku ini menarik karena apa yang ditulis merupakan pengalaman langsung penulisnya. Buku ini bercerita tentang sebuah keluarga dalam memberi kasih sayang, kecintaan dan dukungan moral ketika salah seorang anggota keluarganya mengalami gagal ginjal.

Sinopsis:

Huda, adikku adalah bungsu dari sembilan bersaudara. Sewaktu lahir dia mengejutkan semua orang karena sempat tak bernapas selama beberapa saat. Namun, kejutan tak berhenti di situ saja. Pada usia 11 tahun, Huda divonis menderita gagal ginjal. Penyakit yang hanya memiliki dua kemungkinan mempertahankan hidup, yakni cuci darah sepanjang usia atau melakukan transplantasi ginjal.

Tuhan memberi ujian demi ujian lain yang begitu berat dan hanya dapat dihadapi dengan keimanan yang kuat. Nama Huda Rosdiana Biarawati pemberian sang ayah, telah membentuk gadis itu benar-benar menjadi insan yang tak pernah putus berbakti kepada Tuhan. Meski perjalanan hidupnya dihiasi penderitaan baik fisik maupun psikis, namun tidak ditampilkan dalam bentuk keluh kesah atau membuatnya kehilangan rasa percaya diri.

" ... keluarga ini menjadi cermin bagi kita akan ketegaran meniti hidup karena tiada sudi menyerah pada derita." A. Riawan Amin, Direktur Utama Bank Muamalat.

Penulis : Siti Darojah
Penerbit: Hikmah
Harga : Rp 54000.00
ISBN : 978-979-19238-7-3

Sindiran Lewat Deklarasi

Tiga pasangan capres-cawapres yang akan maju ke pilpres , punya cara sendiri-sendiri untuk mendeklarasikan diri. Diawali dengan pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto yang memilih Tugu Proklamator, Jakarta sebagai tempat deklarasi. Disusul pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Institut Teknologi Bandung. Sedangkan pasangan Megawati-Prabowo Subianto memilih tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantar Gebang, Bekasi untuk tempat deklarasi.

Deklarasi pasangan JK-Win dilakukan di Tugu Proklamator, barangkali ingin memaknai jiwa, semangat dan heroisme Soekarno-Hatta ketika memproklamirkan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Pelaksanaan deklarasi itupun dilakukan dengan biasa-biasa saja, tanpa kemasan pencitraan yang berlebihan, Cuma dimeriahkan oleh tokoh-tokoh dan simpatisan partai Golkar dan Hanura.



Sedangkan pasangan SBY-Boedono yang dideklarasikan di gedung Sabuga,ITB Bandung, dikemas oleh event organizer Fox Indonesia, disajikan dengan ornamen pendukung yang mengesankan mewah, bahkan untuk baju yang dikenakan pun di pesan secara khusus. Deklarasi ini rupanya meniru pendeklarasian calon presiden Amerika Barack Husein Obama dan calon wakil presiden Joe Biden. Bahkan Ketua DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengakui kalau deklarasi SBY-Boediono mirip deklarasi Obama-Joe Biden.

Berbeda jauh dengan pasangan SBY-Boediono, pasangan Megawati-Prabowo memilih “gunung sampah” Bantar Gebang Bekasi sebagai tempat mendeklarasikan diri, Minggu 24 Mei 2009 mendatang. PDIP-Girindra yang mengklaim partai “wong cilik” ingin dekat dengan realitas orang kecil yang bertaruh hidup lewat sampah.



Lantas berapa mahalkah biaya yang dikeluarkan untuk deklarasi SBY-Boediono? Menurut salah satu Pimpinan Partai Demokrat yang juga Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, biayanya tidak mahal, namun kemasannya saja yang dirancang dengan baik. Betulkah?

Deklarasi yang dilakukan Mega-Prabowo, jelas sebuah sindirian bagi SBY-Boediono yang terkesan mewah dan mahal, seakan tak peka terhadap kondisi masyarakat yang sebagian besar masih harus bertarung demi perut. Pencitraan memang tidak murah, tapi lebih dari itu, setiap pimpinan partai, dituntut punya kepekaan dan kearifan terhadap rakyatnya yang masih susah.

Boediono Pilihan SBY

Jatuhnya pilihan cawapres SBY kepada Boediono, banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Para politisi dari PKS, PAN, PPP dan PKB sebagai pendukung setia SBY selama ini, dengan keras akan menarik dukungan tersebut. Bahkan terdengar santer, mereka akan membuat poros alternatif yang dimotori oleh empat partai tersebut.

Pengamat politik bahkan Amin Rais menilai Boediono, sebagai sosok neoliberal yang membawa ekonomi nasional ke jalan terjal ekonomi kapitalisme kolonial. “Budiono adalah seorang ekonom neoliberal, yang konsep dan paradigmanya tak sesuai dengan realitas ekonomi rakyat Indonesia, dimana kemiskinan dan ketidakadilan masih akut,” kata tokoh reformasi itu.

Sejumlah analis ekonomi-politik juga menduga Budiono merupakan titipan dan perpanjangan kekuatan asing. “Semua orang tahu Budiono adalah kepercayaan IMF dan AS,” kata ekonom Revrisond Baswir.

Sementara ekonom Fadhil Hasan juga melihat, kiprah Budiono itu membawa kepentingan global sebagai solusi atas krisis ekonomi nasional. Padahal paradigmanya masih menggunakan model lama yakni mengandalkan sektor finansial, privatisasi, liberalisasi dan pemangkasan subsidi serta menambah utang.

Pengamat ekonomi Drajad Wibowo menyatakan, sangat kecewa ketika Boediono dicalonkan sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI). Dia menilai Boediono pernah tersangkut kasus hukum BLBI. “Kasus hukum yang pernah memberlit Boediono harus diklarifikasi dulu,” kata Drajad.

Jadi harus dibersihkan dulu biar clear, kata Drajad. “Secara politik memang mungkin saja bisa diclearkan, tapi secara hukum harus diklarifikasi baik dari Kejaksaan Agung maupun Presiden," ujar Drajad

Boediono yang berpenampilan cool dan calm ini seorang ekonom yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada dan memperoleh Doktor Ekonomi Bisnis lulusan Wharton School University of Pennsylvania, AS tahun 1979. Pernah menjabat Menteri Keuangan pada pemerintahan Megawati, Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Bank Indonesia.

Sederet prestasi juga telah diraih Boediono ketika menjabat sebagai menteri keuangan, Menko Perekonomian mapun sebagai Gubernur BI. Saat menjadi Menteri Keuangan, Boediono berhasil memperbaiki keuangan pemerintah dengan sangat baik sehingga mampu membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional. Bahkan Majalah Business Week (AS) memberi pengakuan kepada Boediono sebagai tokoh yang kompeten di posisinya dan dipandang sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam Kabinet Gotong Royong. Boediono memang tokoh yang langka di negeri ini, penampilan dan sosoknya tenang dan giat berbuat untuk negeri.

SBY memilih Boediono sebagai cawapres jelas berdasarkan pertimbangan yang matang dan penuh kalkulasi politik. Tak cuma sekedar menjaga harmonisasi koalisasi dengan partai pendukung, SBY tentu punya alasan-alasan khusus yang akhirnya kita pun bakal tahu.

Antasari Azhar, Khilaf atau Ada Konspirasi ?

Sangat mengejutkan, bahkan terasa mustahil, ketika pihak kepolisian menetapkan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai tersangka karena diduga terlibat sebagai intellectual dader(aktor intelektual) dalam kasus penembakan Direktur Utama PT.Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Bayangkan, seorang jaksa senior yang kenyang malang melintang di dunia penegakan hukum, terseret kasus hukum yang sangat memprihatinkan bagi dunia penegakan hukum di tanah air. Sosok ketua KPK yang mustinya jadi panutan dalam penegakan hukum, tapi justru terperosok pada kasus hukum yang menyedihkan.

Lantas, mungkinkah AA khilaf atau ada konspirasi di balik kasus ini? Pengungkapkan kasus yang disampaikan aparat kepolisian secara runtut telah diekspose oleh media massa secara gamblang dan terbuka. Fakta-fakta hukum yang muncul, tentunya perlu kita simak dan cermati secara obyektif, karana proses hukum ini masih terus bergulir cukup panjang.

Tewasnya Nasrudin Zulkarnaen melalui pembunuh bayaran, menyisakan pertanyaan betapa mudahnya pelaku membuka tabir siapa pemberi order membunuh ini dan siapa saja yang terlibat atau dilibatkan dalam kasus ini.Seorang pembunuh bayaran profesional, biasanya telah siap mengambil resiko terburuk apapun untuk mengamankan posisi si pemberi order.

Pertanyaan lain yang muncul, soal AA mengancam Nasrudin lewat SMS. Mungkinkan seorang penegak hukum sesenior AA yang paham betul sebuah proses hukum, melakukan pengancaman lewat SMS. Belum lagi dari pengungkapan kasus ini, ada aparat kepolisian WW yang juga diduga terlibat. Bahkan kasus pembunuhan ini, berlatarbelakang cinta segitiga yang melibatkan seorang caddy golf Rani Juliani.

Tapi bukan pula hal yang mustahil, jika ada konspirasi dengan skenario yang cermat dan matang, untuk menghadirkan fakta-fakta hukum yang relevan, sehingga menyeret AA pada posisi tersangka, terdakwa dan akhirnya terhukum. Atau bisa juga, di balik kasus ini semua, merupakan titik awal mengungkap kasus yang lebih besar lagi.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini, tanpa pandang bulu dalam mengungkap kasus-kasus besar, jelas telah menghadirkan lawan-lawan yang akan membalas dengan beragam cara dan upaya. Karena semua serba mungkin terjadi di negeri ini.

Kita berharap KPK harus terus bangkit dan berbuat untuk menyelamatkan negeri ini, karena jutaan rakyat Indonesia tetap menaruh harapan.

Pilih Presiden yang Mana?

Setelah pemilu legislatif selesai, hasilnya pun mulai nampak. Demokrat,Golkar,PDIP, PKS dan PAN keluar sebagai 5 besar, disusul PKB, PPP, Gerindra, Hanura dan PBB dalam urutan 10 besar. Peta Pilpres pun mulai terbaca, komunikasi politik pun gencar dilakukan oleh petinggi partai untuk membangun koalisi. Media massa pun marak memberitakan riuhnya akrobat politik ini.

Perjalanan pemilu kita menggambarkan, partai pemenang pemilu legislatif tak selalu mengusung presiden dari partai tersebut. Tahun 1999, ketika PDIP menuai angka terbesar dalam pemilu, presidennya justru Gus Dur (PKB). Tahun 2004, Golkar mendapat angka terbesar dalam pemilu legislatif, tapi yang menjadi presiden justru SBY (Demokrat).

Lantas siapakah yang akan kita pilih pada pilpres Juli mendatang? 4 kandidat yang paling menguat belakangan ini, SBY, Megawati,Jusuf Kalla dan Prabowo, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan pada masa lalu. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana visi dan grand desain para capres tersebut untuk Indonesia ke depan. Indonesia yang penuh harapan, Indonesia yang mensejahterakan rakyat, Indonesia yang jauh dari kemiskinan dan kebodohan. Indonesia yang maju dan bermartabat. Indonesia yang berakhlaq dan berbudaya.

Kita butuh presiden yang matanya selalu menatap rakyat, telinganya selalu mendengar suara rakyat, sosoknya selalu berada di tengah-tengah rakyat, dan dia berani dan nekad berbuat untuk rakyat.